Oleh; Agung Nugroho, S.H., M.Sc.

Memasuki abad millennium ketiga dan era revolusi industri 4.0 dunia, menjadi kekhawatiran bahwasannya dunia akan didominasi oleh kemutakhiran teknologi digital. Lambat laun kearifan lokal ditinggalkan, seiring semakin canggihnya peradaban yang memanjakan kebutuhan dan fasilitas harian manusia. Saat ini mulai terasa begitu eksisnya fenomena ojek online dan online shop lainnya yang menyediakan beragam fasilitas kebutuhan hidup manusia. Hanya dengan segenggam kotak kecil kita telah dapat mengakses apapun yang kita inginkan disegala penjuru dunia. Gadget, itulah kita mengenalnya, alat komunikasi selular yang semakin hari semakin berinovasi dengan segala fasilitas penunjang lainnya. Gadget merupakan jelmaan mungil dari kecanggihan komputerisasi teknologi digital, dari gadget itulah menjamur berbagai aplikasi sosial media yang menjadikan kita saat ini sebagai generasi ketercanduan akan gadget dengan segudang aplikasinya, dari kita yang terlihat panik ketika gadget tertinggal, baterai dalam kondisi melemah dan kuota data yang hampir habis. Tidak dapat dipungkiri, peradaban semakin bergeser kearah yang mengkhawatirkan bila tidak disikapi dengan bijak.

Fenomena gadget kerap kali kita jumpai dikehidupan kita sehari-hari, mulai dari balita yang sudah mengenal dunia gadget bahkan sampai lansia pun ikut menikmati kesenangan bersosial media. Beragam sosial media pun bermunculuan, pada awal tahun 2000-an kita mengenal adanya Mirc, yahoo massenger, Friendster yang tidak sedahsyat industri sosial media saat ini, seperti facebook, tweeter, Instagram, path, whatsapp, line, bigo, tiktok, dan sejenisnya. Semua itu produk dari perkembangan abad mlineia, dan kita pun tidak tahu apa yang akan hadir di abad millennium ketiga nantinya. Yang menjadi pertanyaan kita bersama apa sajakah yang menjadi batasan dalam kita bermedia sosial? dan apakah teknologi digital dapat berakibat fatal bagi penggunanya?

Merujuk dari berbagai fenomena yang muncul saat ini, kita sebagai masyarakat modern perlu sekali dibekali dengan edukasi dan informasi mengenai penggunaan gadget dan bersosial media dengan bijak. Sebab jika kita tidak dapat menyikapinya, gadget selain membawa pengaruh positif terhadap kemajuan informasi dan teknologi, juga dapat berdampak pada hal yang negatif. Tidak sedikit beragam persoalan muncul dari adanya sosial media, mulai dari konten yang berbau pornografi, isu sara yang menjadi sangat sensitif di dunia sosial media, serta berujung pada perbuatan pidana lainnya. Disinilah peran kita sebagai generasi milenia yang cerdas dan peduli, membantu peran Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai pengawal dari fenomena sosial media sebagai bentuk upaya preventif.

Dalam hal melindungi hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dapat ditinjau dari berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tersebut melindungi setiap warga Negara serta sebagai kontrol sosial terhadap kegiatan aktivitas, melalui media sistem elektronik yang juga disebut sebagai ruang siber (cyber space). Ruang siber merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, sedangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Memasuki ranah perkara pidana, pelanggaran dan tindak kejahatan melalui media ITE dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana khusus. Dimana hal yang diatur di dalam UU ITE merupakan adaptasi dari pergesaran budaya, yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP. Dari fenomena media sosial yang timbul, bukti digital didefinisikan sebagai informasi yang didapat dalam bentuk format digital yang didapatkan dari tempat kejadian perkara untuk dianalisa lebih lanjut, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Bukti digital itu sendiri dapat berupa; email, file wordprpcessor/ spreadsheet, source core for software, file berbentuk image berekstensi (.jpg, .tip), web browser bookmarks, cookies, Calender, to-do list. Berdasarkan ketentuan pasal 44 UU ITE, yang dapat dijadikan alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

  1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan (pasal 184 KUHAP; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa); dan
  2. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 (informasi elektronik) dan angka 4 (dokumen elektronik) serta Pasal 5; (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.

Kedudukan bukti digital tersebut dapat digunakan dalam tiga jenis perkara pidana;

  1. Perkara pidana ITE; sebagai alat bukti elektronik;
  2. Perkara pidana Korupsi; sebagai sumber alat bukti petunjuk;
  3. Perkara pidana Umum; sebagai sumber alat bukti petunjuk, selain yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP;

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan yang dapat dijadikan sebagai alat buktinya, perlu juga diketahui hal apa saja yang dilarang menurut ketentuan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tersebut, beserta dengan ketentuan ancaman pidana yang melekat padanya;

  1. pasal 27; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan atau berkonten; pornografi/ melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Pasal 28; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  3. Pasal 29; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  4. Pasal 30; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  5. Pasal 31; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  6. Pasal 32; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari ketentuan pidana tersebut diatas Tindak Pidana yang menyangkut;

  1. Tindak pidana kesusilaan/ eksploitasi seksual anak, ditambah 1/3 dari pokok pidana;
  2. Terhadap sistem elektronik/ dokumen pemerintah ditambah 1/3 dari pokok pidana, dari ketentuan masing-masing pasal 30 s/d pasal 37;
  3. Terhadap badan strategis (lembaga pertahanan, bank central, perbangkan, keuangan, lembaga internasional, penerbangan ditambah 2/3 dari pokok pidana, dari ketentuan masing-masing pasal 30 s/d pasal 37;
  4. Tindak pidana dalam pasal 27 s/d pasal 37, yang dilakukan oleh korporasi ditambah 2/3 dari pidana pokok;

Begitu lengkapnya Negara mengatur ruang siber, dalam rangka mengawal kemajuan teknolgi informasi yang diiringi pergesaran budaya. Perlu kiranya sebagai generasi milenia, dalam memanfaatkan kemajuan teknologi diikuti dengan kecerdasan emosional, serta bimbingan dan pendampingan orang tua yang juga sangat berperan bagi perkembangan anak dibawah umur, maupun remaja yang melakukan aktivitas sosial media, agar tak luput dari jeratan hukum, yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *