Posts

OLEH : M. NUR LAILI DWI KURNIYANTO S.H

Latar Belakang Masalah

Hakikat bisnis adalah suatu kegiatan atau proses yang meliputi negosiasi (tawar menawar) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan objek bisnis, prestasi, resiko, peristiwa serta implikasi yang timbul akibat transaksi, termasuk di dalamnya implikasi dari luar unsur bisnis itu sendiri (tindakan pemerintah dan peristiwa alam)[1]. Seiring dengan perkemangan zaman,  bentuk bisnis di Indonesia semakin kompleks, hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya potensi sengketa  bisnis yang sangat tidak diharapkan oleh pelaku usaha. Keadaan seperti inilah yang membuat berat hati para pelaku usaha, sehingga menjadi dasar alasan para pelaku usaha untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan cepat, tepat, dan tanpa menimbullkan masalah baru di kemudian hari. Mengingat, proses penyelesaian yang ada saat ini masih dibayangi oleh prosedur yang rumit dan lamanya proses penyelesaiannya di pengadilan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan ekonominya sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki serta tersedianya banyak tenaga kerja. Pada kurun waktu yang sama, pemerintah juga telah mencanangkan untuk melakukan pengembangan dalam penanaman modal asing dalam sektor swasta dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan terhadap penanaman modal asing tersebut. Hal ini juga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, pasalnya dengan banyaknya masuknya modal asing yang masuk dalam perekonomian Indonesia membuat pemerintah harus memikirkan kemungkinan terjadinya sengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap penanam modal asing tersebut. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan dunia usaha dan bisnis serta hukum, maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain mengatur penggunaan arbitrase secara rinci juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut mencakup mediasi selain cara-cara lain, seperti negosiasi, konsultasi, penilaian ahli dan konsiliasi. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 23 PERMA Mediasi).[2]

Lahirnya peraturan tersebut merupakan bagian dari revolusi hukum bisnis di Indonesia, utamanya dalam hal proses penyelesaian sengketa. Pengakuan akan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadikan prosedur penyelesaian sengketa ini memiliki yuridiksi (kompetensi) tersendiri, yang harus diakui dan dihormati oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Sejak UUAPS ini diundangkan, lembaga arbritase telah banyak mengambil peran dalam penyelesaian sengketa dan banyak menarik minat para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase.

 Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut,maka penulis dapat mengambil inti permasalahan yang akan dikaji dalam paper ini :

Bagaimana peranan abritrase dalam penyelesaian sengketa bisnis dan implikasinya terhadap lembaga peradilan ?

 

Pembahasan

1. Peranan Abritrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Arbitrase berasal dari kata Arbitrare (Bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan dengan arbitrase dengan kebijaksanaan, maka menimbulkan kesan bahwa seorang arbiter adalah seorang yang dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih bijaksana. Tetapi kesan itu keliru karena menurut UU AAPS bahwa arbiter bertindak layaknya majelis hakim pada peradilan umum, tetapi hanya mempunyai batas waktu yang lebih limit dari peradilan dalam memutus sebuah sengketa.[3]

Menurut Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka yang berjudul “How Arbitration Works Washington D.C., 1974, mendefinisikan arbitase sebagai berikut : “Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding”. [4]

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Namun, tanpa adanya suatu sengketapun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.[5]

Pada dasarnya lembaga arbritase merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan.[6] Karena lembaga ini berada dalam lapangan usaha bisnis maka segala hal sangat diperhitungkan secara detail dan efisien, serta dalam proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat, tepat dan adil. Hal ini dikarenakan semakin lambat sengketa tersebut diselesaikan, akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh pelaku usaha tersebut. Disinilah Arbritase berperan sebagai lembaga yang bersifat independen yang menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Secara umum BANI didirikan dengan tujuan sebagai berikut[7]:

  1. Ikut serta dalam upaya proses penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam hal ini fokus pada sektor perdagangan, industri dan keuangan;
  2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur yang telah disepakati para pihak yang bersengketa;
  3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam menegakkan hukum dan keadilan, khususnya pada bidang-bidang bisnis; dan
  4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Secara umum lahirnya lembaga arbritase di Indonesia sangatlah berperan dalam proses penegakan hukum di lingkungan dunia bisnis, hal ini terbukti, lahirnya lembaga tersebut telah dapat mengurangi penumpukan berkas dipengadilan, tawaran akan penyelesaian sengketa yang berujung pada `,penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup, dan diperiksa oleh ahli yang memang menguasai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha, menjadi daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha untuk memilih penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbritase daripada lembaga litigasi.

 

 2. Implikasi Lahirnya Badan Arbritrase Terhadap Lembaga Peradilan.

Lahirnya UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) telah banyak membawa dampak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, utamanya adalah prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan. Pasalnya, lahirnya peraturan tersebut, merupakan salah satu bentuk legalisasi/diakuinya prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Dengan demikian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah ditetapkan untuk mendapatkan yuridiksi tersendiri dan harus diakui kompetensinya dimuka peradilan, memiliki putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Namun demikian, lahirnya lembaga arbritrase bukanlah tanpa masalah, adanya dualisme penyelesaian sengketa tersebut, menjadikan proses penyelesaian sengketa semakin gambling. Perebutan kompetensi antara peradilan dan lembaga arbritrasipun tak jarang terjadi, ditambah putusan lembaga arbritase yang masih cukup lemah karena harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, terkadang sering dilanggar oleh para pihak dan bahkan dibatalkan oleh pengadilan, menjadi problem tersendiri yang sampai saat ini belum terpecahkan.[8]

Secara prosedur, penyelesaian sengketa di lembaga arbritrase harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausa perjanjian,baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Dengan adanya klausula tersebut, berimplikasi bahwa peradilan sudah tidak memiliki kompetensi lagi untuk menyelesaikan sengketa.  Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Namun, dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus berikut:
Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase di dalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.[9]

Kasus di atas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses persidangan di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.[10]

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :[11]

  1. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
  2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
  3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Menurut analisa penulis ketertiban umum yang dijadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak permohonan Bankers Trust tidak dapat dikategorikan kedalam ketertiban umum yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan karena memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan hukumnya saja seperti dalam arrest Artist de Labourer.

Kasus tersebut sengaja penulis hadirkan dalam paper ini, bertujuan untuk membuktikan bahwa lahirnya lembaga arbritrase yang seharusnya berimplikasi terhadap tidak wenangnya pengadilan negeri untuk menangani perkara bisnis yang telah tertulis choice of forum dalam klausula perjanjian, terkadang masih tetap menimbulkan sengketa dan gambling dalam proses penyelesaian sengketanya.

Padahal, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU AAPS terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

 

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka terhadap permasalahan yang penulis kaji dalam paper ini, dapat diambil dua poin kesimpulan, yang dijabarkan sebagai berikut :

  1. Lahirnya lembaga arbritase di Indonesia sangatlah berperan dalam proses penegakan hukum di lingkungan dunia bisnis, hal ini terbukti, lahirnya lembaga tersebut telah dapat mengurangi penumpukan berkas dipengadilan, tawaran akan penyelesaian sengketa yang berujung pada `,penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup, dan diperiksa oleh ahli yang memang menguasai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha, menjadi daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha untuk memilih penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbritase daripada lembaga litigasi.
  2. Lahirnya lembaga arbritrase yang seharusnya berimplikasi terhadap tidak wenangnya pengadilan negeri untuk menangani perkara bisnis yang telah tertulis choice of forum dalam klausula perjanjian terkadang masih tetap menimbulkan sengketa dan gambling dalam proses penyelesaian sengketanya.

 

Daftar Pustaka

Buku

Eddy As’Adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012

Gatot Soemartono. Arbitrase dan  Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka    Utama, 2006).

Ida Bagus Wiyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi       Bisnis Internasional, (Bandung : Refika Aditama, 2008)

Faisal, / AD. Basniwati, PERANAN BADAN ARBITRASI NASIONAL INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA, Jurnal Hukum Jatiswara : Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram

 

Media Online.

http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html, diakses pada 27Juli 2017

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

 

Daftar Foot Note

[1] Ida Bagus Wiyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, (Bandung : Refika Aditama, 2008), Hlm. 2

[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[3] M. Faisal, / AD. Basniwati, PERANAN BADAN ARBITRASI NASIONAL INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA, Jurnal Hukum Jatiswara : Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 282

[4] Ibid.,

[5] http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html, diakses pada 27Juli 2017

[6] M. Faisal, / AD. Basniwati., Op., Cit. Hlm  283

[7] Ibid.,

[8] Eddy As’Adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 44.

[9] Gatot Soemartono. Arbitrase dan  Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hlm.74

[10] Ibid.,

[11]Ibid.,hlm 76-66.

Yogyakarta Law House, merupakan kantor pengacara di Yogyakarta, yang didirikan oleh para alumni terbaik Universitas Islam Indonesia. Kami dalam melakukan penanganan perkara selalu mengedepankan win-win solution, mencari pemecahaan dan menelaah permasalahan secara hati-hati dengan menyeluruh sehingga tidak menimbulkan bekas permasalahan yang berdampak pada munculnya permasalahan baru.

1. Bagaimana kami Bekerja ?

Sebagai seorang Pengacara di Yogyakarta, dalam penyelesaian perkara kami bekerja secara tim dan bisa jadi akan melibatkan peran akademisi tergantung tingkat kerumitan perkara anda. Hal tersebut, akan berguna dalam melakukan pemecahan masalah, dikarenakan dengan melakukan kerjasama antara praktisi dan peran akademisi, akan terjadi perpaduan pemikiran antara pemikiran praktisi dan pemikiran akademisi sehingga akan tercapai solusi atas masalah anda secara mutakhir.

2. Apa yang membuat Anda yakin menggunakan Jasa bantuan hukum Yogyakarta Law House ?

Pada intinya, kami akan selalu bekerja secara professional, mengedepankan nilai-nilai sosial, dan nilai nilai yang menjadi tujuan dari hukum. Di samping itu, yang terpenting adalah kami terdiri dari para advokat yang memiliki kemampuan akademis dan praktek yang mumpuni, serta memiliki jaringan dan pengalaman yang cukup kuat.

3. Kenapa membutuhkan jasa Bantuan Hukum?

Banyak alasan, mengapa seseorang membutuhkan jasa bantuan hukum,  yakni :

  • Anda akan memiliki tempat berkeluh kesah terhadap permasalahan hukum, dan mendapatkan solusi atas masalah anda.
  • Dalam penyelesaian masalah anda akan dibela hak-hak anda secara proporsional oleh orang yang berkompeten dibidang hukum baik di dalam maupun di luar persidangan.
  • Terhadap penyelesaian masalah atas perkara hukum anda, delapan puluh persen akan tertangani secara baik, karena diserahkan kepada orang yang mengerti dan paham hukum.
  • Apabila anda memiliki aktivitas yang padat, maka anda tidak perlu pusing untuk memikirkan dan meluangkan waktu pemecahan masalah anda tersebut, anda tetap bisa bekerja atau beraktifitas secara tenang. Karna anda tidak perlu turun kelapangan untuk menyelesaikan masalah, dengan jasa bantuan hukum, anda hanya perlu menerima laporan penyelesaian sengketa anda, dan Kami siap menjalankan dan menyelesaiakan permasalahan tersebut secara jitu.

4. Apakah Konsultasi di Yogyakarta Law House dikenakan biaya ?

Terhadap konsultasi insidentil kami tidak mengenakan biaya, hanya saja terhadap konsultasi rutin kami mengenakan biaya mingguan atau bulanan, dengan rincian dan teknis yang dapat dijelaskan pada saat awal konsultasi.

5. Berapakah tarif layanan hukum pada Yogyakarta Law House?

Kami tidak mematok biaya jasa layanan hukum, dalam menangani perkara untuk menentukan besaran tarif kami selalu melihat pada kemampuan finansial klien, kerumitan perkara, dan juga bagaimana teknis penyelesaian perkara nantinya. Jadi bisa saja jika memang klien tidak memiliki financial secara baik, kami dapat memberikan pelayanan hukum maksimal dengan biaya yang sangat terjangkau.

6. Kapan dan dimana Anda dapat meminta pelayanan Hukum ?

Pada intinya kantor kami buka setiap hari dengan pelayanan 24 jam dengan alamat dan lokasi yang sudah tertera pada website ini, namun demikian apabila meminta layanan hukum berupa konsultasi di luar, dapat membuat janji meet up pada nomor kontak kami.